SUARAIKAWANGI, Jembrana – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, dengan target ambisius mencapai nol persen kemiskinan ekstrem serta penurunan signifikan angka kemiskinan secara umum pada tahun 2025. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisn saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025, yang bertema: “Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Jembrana,” bertempat di Ruang Rapat Jimbarwana, Lantai II Kantor Bupati Jembrana, Rabu (22/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Wabup Patriana Krisna membacakan sambutan Bupati Jembrana menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan adalah indikator utama keberhasilan pembangunan daerah, karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah agar tidak lagi memandang program penanggulangan kemiskinan sebagai tugas tambahan, melainkan sebagai prioritas utama yang harus dilakukan secara inovatif, terarah, dan berbasis data yang valid. “Mari kita wujudkan Jembrana yang Maju, Harmoni dan Bermartabat, bukan hanya melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga melalui pembangunan jiwa, budaya, dan moral masyarakat, sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno: ‘Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya, untuk Indonesia Raya,” tegasnya.
Dalam arahannya, Wabup Patriana menekankan tiga agenda strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Jembrana, yaitu:
1. Sinkronisasi Data dan Intervensi Berlapis
2. Pemanfaatan Data dari P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
3. DTKS sebagai basis data tunggal nasional menjadi kunci efektivitas program.
“Seluruh OPD segera melakukan tagging program dan anggaran pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), intervensi dilakukan secara berlapis, yaitu:
Lapis I, Mengurangi beban masyarakat melalui bantuan sosial, pangan, dan subsidi
Lapis II, Meningkatkan pendapatan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha (UEP/KUBE), dan program pinjaman tanpa bunga
Lapis III, Memenuhi kebutuhan dasar, seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jaminan kesehatan universal.
Itulah intervensi yang segera dilakukan oleh seluruh OPD secara berlapis melakukan tagging program dan anggaran pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Lebih lanjut, Wabup Patriana menegaskan, pentingnya peran Perbekel (Kades)/Lurah dan Bendesa Adat sebagai dwi-tunggal kepemimpinan wilayah dalam menanggulangi kemiskinan, Desa Adat diharapkan berperan aktif dalam validasi data kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya berbasis desa. Selain itu juga fokus pada Pembangunan SDM dan Transformasi Ekonomi Lokal, penanggulangan kemiskinan juga diintegrasikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan ekonomi lokal.
“Program prioritas tersebut mencakup, yaitu:
1. Pelatihan vokasi untuk pemuda miskin
2. Fasilitasi kredit bersubsidi
3. Program Bedah Warung untuk UMKM
4. Optimalisasi sektor pertanian dan kelautan Jembrana.
Itulah program prioritas yang akan dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan.
Wabup Patriana juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan, ia menegaskan bahwa melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, desa adat, dan masyarakat, target nol persen kemiskinan ekstrem dapat tercapai. “Semoga rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang bisa kita implementasikan bersama, saya minta seluruh perangkat daerah menjalankan program secara sungguh-sungguh, berbasis data valid, dan terus berinovasi sesuai bidangnya,” pungkasnya. (Red)
