SUARAIKAWANGI, Jembrana – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana membuktikan komitmen nyatanya dalam mendukung pembangunan berbasis partisipasi dengan menyalurkan dana hibah kepada ratusan kelompok masyarakat. Sebanyak 229 kelompok masyarakat di Jembrana resmi menerima kucuran dana hibah dengan total anggaran mencapai Rp7.773.034.000. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Senin (9/11/2026).
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengungkapkan, di tengah situasi keuangan daerah yang cukup menantang, pihaknya terus berupaya maksimal memenuhi aspirasi masyarakat melalui langkah efisiensi internal yang ketat. “Mulai dari diri sendiri hingga ke dinas-dinas dan seluruh jajaran. Selain itu, kami juga berusaha menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), aktif berkomunikasi dengan provinsi serta kabupaten lain seperti Badung, Gianyar, dan Denpasar demi bisa berbuat lebih untuk masyarakat. Tentu ini bukan hal yang mudah,” ungkap Kembang.
Ia juga mengingatkan seluruh kelompok penerima agar tidak mengabaikan kewajiban administratif, terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang harus diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. “Manfaatkan dana ini dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaannya harus baik, dan pertanggungjawabannya pun harus tertib,” tegasnya.
Meski demikian, Kembang mengakui bahwa besaran dana hibah yang digelontorkan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh usulan yang diajukan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen untuk terus merawat budaya gotong royong dan swadaya agar setiap program pembangunan berjalan optimal.
“Pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan warga akan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi Kabupaten Jembrana,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jembrana, I Ketut Armita, merinci bahwa penyaluran dana hibah pada anggaran perubahan ini dikelola melalui tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu. Adapun rincian kelompok penerima meliputi:
* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan: 169 kelompok
* Badan Kesbangpol: 24 kelompok
* Dinas PUPRP Hub: 11 kelompok
* Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan: 10 kelompok
* Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora): 8 kelompok
* Dinas PMD-PPPAKB: 4 kelompok
* Dinas Kesehatan dan Sosial: 3 kelompok.
”Seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi hari ini, sehingga pencairan dapat direalisasikan seluruhnya pada bulan November ini. Dengan catatan, batas akhir penyerahan laporan pertanggungjawaban dana ini adalah paling lambat 10 Januari 2027,” pungkas Armita. (Red)
