SUARAIKAWANGI, Jakarta – Isu kualifikasi pendidikan dan moralitas kepemimpinan nasional kembali menyita perhatian publik. Keabsahan ijazah penyetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Alumnus PPRA-48 Lemhannas RI (2012), Wilson Lalengke, menyampaikan pandangan kritis terkait moralitas kepemimpinan dan tingkat kecerdasan bangsa saat ini. Mantan guru Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-Kn) ini mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi etika elit politik.
Menurutnya, pimpinan tertinggi negara seharusnya menjadi teladan utama dalam menerapkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, etika, dan keadilan. Namun, kepemimpinan saat ini kerap dipandang sebatas instrumen untuk meraih kekuasaan, kekayaan, dan popularitas.
Lulusan pascasarjana bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht dan Universitas Linkoping ini menilai persoalan kualifikasi pendidikan wakil presiden sebagai hal yang sangat serius. Proses pencapaian jabatan publik yang terkesan mengabaikan etika berisiko memperburuk erosi moral di tingkat elit politik nasional.
Kegagalan Pembentukan Karakter
Dari perspektif pendidikan, fenomena ini menjadi refleksi mendasar atas efektivitas pembelajaran nilai (values) di sekolah. Wilson menegaskan bahwa situasi ini merupakan peringatan keras (wake-up call) bagi para pendidik di semua jenjang dasar hingga menengah yang pernah mengajar Gibran.
Dalam filsafat pendidikan, pemikir Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan bukan sekadar menjejalkan pengetahuan, melainkan membentuk manusia berkarakter luhur dan berintegritas. Ketika seorang alumni mengabaikan aturan dan etika dasar, fungsi pembentukan karakter dari lembaga pendidikan tersebut patut dipertanyakan.
Refleksi Kualitas Intelektual
Lebih lanjut, Wilson mengaitkan sosok pemimpin dengan kondisi intelektual masyarakat yang diwakilinya. Mengacu pada pandangan filosofis Joseph de Maistre (1753–1821) bahwa “setiap bangsa mendapatkan pemimpin yang pantas baginya,” kepemimpinan politik kerap memantulkan kualitas intelektual dan sosial dari masyarakat melahirkannya.
“Sosok Wakil Presiden Gibran merupakan simbol yang merepresentasikan tingkat kecerdasan rata-rata rakyat Indonesia saat ini. Kenyataan tersebut tetap tidak berubah dan sulit dibantah,” ujar Wilson Lalengke dalam keterangan tertulisnya, Kamis (08/10/2026).
Arah Pembenahan Pendidikan
Menghadapi situasi ini, bangsa Indonesia dituntut untuk terus memperkuat kualitas pendidikan dan intelektualitas masyarakat secara menyeluruh. Filsuf John Dewey (1859–1952) menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Tanpa masyarakat yang terdidik secara rasional dan bermoral, demokrasi rentan berubah menjadi panggung manipulasi politik. Oleh karena itu, agenda pembenahan pendidikan nasional perlu difokuskan pada tiga pilar utama:
1. Peningkatan Kualitas Intelektual: Mendorong literasi kritis dan penguasaan ilmu pengetahuan substantif sejak dini.
2. Penguatan Karakter: Mengembalikan ruh pendidikan etika dan logika yang berfokus pada tindakan nyata, bukan sekadar hafalan.
3. Penanaman Jiwa Ksatria: Membentuk generasi muda dan calon pemimpin yang jujur, adil, berani, serta memiliki budaya malu demi menjaga integritas bangsa. (TIM/Red)
