Skandal Korupsi dan Ponzi Polisario Terbongkar, Persisma Desak PBB Bubarkan Kamp Tindouf

SUARAIKAWANGI, Geneva – Di tengah penderitaan ratusan ribu keluarga Sahrawi yang hidup terbatas dan rentan di Kamp Tindouf, tabir gelap tata kelola bantuan kemanusiaan kian tersibak lebar. Rangkaian skandal keuangan yang melibatkan pimpinan milisi separatis Front Polisario membongkar praktik penyalahgunaan dana bantuan internasional, pengayaan diri pejabat, hingga penipuan finansial berskala masif.
​
Skandal pertama menyoroti tata kelola bantuan kemanusiaan dan program medis di Italia yang dikendalikan oleh Fatima Mahfoud, perwakilan Polisario di Roma. Sejumlah aktivis Sahrawi dan media independen, seperti Mediterranews, menyuarakan kritik tajam atas dugaan kontrol aliran dana tanpa pengawasan independen. Bantuan publik dan dana amal yang sejatinya ditujukan untuk warga rentan diduga kuat dialirkan untuk memperkaya elit pimpinan Polisario.
​
Krisis finansial semakin meruncing dengan ambruknya perusahaan Infravest for Contracting and Investment yang beroperasi di Kamp Tindouf sejak 2022 di bawah kepemimpinan Sallamou Abba Ali. Perusahaan ini diduga menjalankan skema investasi bodong berbasis Ponzi yang menyedot habis tabungan warga, pedagang, dan koperasi lokal di kamp Rabouni serta Chahid El Hafed. Total kerugian diperkirakan mencapai 886 miliar dinar Aljazair atau setara dengan USD 6,6 juta (sekitar Rp100 miliar).
​
Keberhasilan Infravest menyusup dan beroperasi bebas selama bertahun-tahun di dalam kawasan militer Kamp Tindouf yang sangat tertutup memicu indikasi kuat adanya keterlibatan pejabat tinggi dalam struktur milisi Polisario.
​
Persisma: “Akhiri Penderitaan Sekarang, Pulangkan Pengungsi ke Tanah Air!”
​
Merespons kejahatan kemanusiaan dan skandal korupsi sistematis ini, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras terhadap kelompok Polisario. “Saya sangat sedih dan prihatin mengetahui bahwa kehidupan saudara-saudara kita para pengungsi di Kamp Tindouf semakin terancam dan sangat rentan akibat keserakahan oknum tak bertanggung jawab. Bantuan kemanusiaan yang menjadi sandaran hidup rakyat justru ditilap dan dijadikan ajang memperkaya diri oleh pimpinan milisi Polisario,” tegas Wilson Lalengke di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).
​
Tokoh pers nasional ini menekankan bahwa mempertahankan Kamp Tindouf dalam isolasi militer hanya melanggengkan krisis kemanusiaan dan kejahatan terstruktur. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk mengambil tindakan nyata.
​
“Dunia internasional tidak boleh lagi berdiam diri atau sekadar menyalurkan bantuan yang ujung-ujungnya dirampok. Saya mendesak dunia untuk segera mengakhiri keberadaan Kamp Tindouf! Pulangkan seluruh warga pengungsi Sahrawi ke tanah air mereka yang aman, damai, dan sejahtera di wilayah Sahara Maroko,” desak Petisioner HAM PBB tahun 2025 tersebut.
​
Menurut Wilson, di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko, kawasan Sahara Maroko telah berkembang pesat dengan jaminan hak asasi manusia, pembangunan infrastruktur modern, dan kesejahteraan ekonomi. Memulangkan pengungsi ke tanah air dianggap sebagai satu-satunya jalan mengembalikan martabat dan masa depan mereka.
​
Degradasi Moral dan Pengkhianatan Kemanusiaan
​
Ditinjau dari kacamata filsafat politik, penyelewengan bantuan kemanusiaan di Kamp Tindouf merupakan manifestasi dari degradasi moral kekuasaan. Filsuf Pencerahan asal Inggris, John Locke (1632–1794), dalam teorinya mengenai Social Contract (Kontrak Sosial) menyatakan bahwa legitimasi kepemimpinan hanya ada apabila mampu melindungi hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan harta benda masyarakatnya. Ketika suatu kelompok seperti Polisario justru merampas hak hidup dan merampok harta warga rentan demi kepentingan pribadi, maka legitimasi moral kelompok tersebut telah gugur sepenuhnya.
​
Sementara itu, filsuf Yunani Kuno, Aristoteles (384–322 SM), dalam karyanya Politika menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan komunitas politik adalah mencapai Eudaimonia (kesejahteraan dan kebaikan hidup bersama). Tindakan manipulasi, skema penipuan Ponzi, dan penggelapan dana kemanusiaan yang menindas kaum lemah merupakan kejahatan eksistensial yang berlawanan dengan hakikat keadilan.
​
Sejalan dengan pemikiran filsuf kontemporer Hannah Arendt (1906–1975) mengenai The Banality of Evil (Kekejaman yang Terbiasakan), kejahatan struktural di Kamp Tindouf terjadi karena pembiaran dan ketiadaan sistem akuntabilitas. Arendt mengingatkan bahwa kejahatan terbesar sering kali lahir ketika penderitaan manusia dianggap sebagai hal biasa dan dimanfaatkan demi agenda politik sempit.
​
Skandal penyelewengan di Italia dan fenomena penipuan Infravest menegaskan urgensi evaluasi total dari PBB, Uni Eropa, dan negara-negara donor. Dunia internasional dituntut untuk segera menjalankan audit independen yang akuntabel, melakukan verifikasi faktual terhadap populasi penerima bantuan, dan menyalurkan bantuan secara langsung di bawah pengawasan ketat badan-badan PBB.
​
Langkah hukum yang tegas dan akuntabilitas transparan harus segera ditegakkan demi memastikan pimpinan Front Polisario mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum internasional. Hak, keselamatan, dan martabat warga yang tersandera di Kamp Tindouf harus kembali menjadi prioritas utama dunia. (PERSISMA/Red)
​